Masinton Pasaribu Naik Pitam Ke KPU, Tak Diterima Daftar Bupati Tapanuli Tengah
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu naik pitam kepada jajaran KPU RI lantaran tidak mendaftar sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Tengah.
Momen ini terjadi dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Bawaslu, KPU, dan Kemendagri di Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta pada Rabu (11/9/2024).
Awalnya Masinton melayangkan protes kepada KPU RI lantaran KPU Tapanuli Tengah tak menerima berkas pendaftarannya karena terkendala akses Silon di masa perpanjangan pendaftaran.
Terlebih, ia mengaku tidak mendapatkan tanda terima penolakan pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah dari KPU Tapanuli Tengah.
Dalam rapat tersebut Masinton meminta agar KPU mengambil sikap tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kasusnya.
Protes Masinton itu ditanggapi oleh ketua KPU Mochamad Afifuddin. Ia mengatakan pihak internalnya akan melakukan pengawasan hingga berpedoman pada Undang-undang.
Masinton juga meminta komitmen yang tegas dari komisioner KPU dalam mengambil kebijakan tegas atas insiden yang diterimanya tersebut.
“Jangan bicara bahasa undang undang normatif, ini kita situasi seperti ini, saudara ketua harus paham Pak, dinamika dan kondisi psikologi di daerah itu, Ini kan kita diberi kewenangan undang-undang bapak bapak ini untuk mengambil keputusan,” kata Masinton dengan nada tinggi.
Masinton menegaskan bukan meminta KPU melanggar undang-undang akan tetapi dirinya hanya meminta KPU menjalankan tugasnya sesuai Undang-undang dalam menyikapi kasusnya.
“Yang saya minta gunakan, bukan lagi dengan bahasa normatif ‘jadi begini, berdasarkan ini ini’ sontoloyo! Gitu loh bos, saudara diberikan kewenangan,” tambahnya lagi.
Masinton menilai rusaknya demokrasi di Indonesia saat ini berawal dari penyelenggaranya. Ia mengatKan kondisi di KPUP Tapanuli Tengah tidak menjalankam peraturan perundang-undangan sehingga dirinya tak bisa mendaftar.
“Brutal demokrasi ini, anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok, kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian? Saudara bermain main dengan apa yang terjadi di daerah hari ini, ngapain Anda dibayar triliunan tadi? Sebanding tidak dengan yang dikeluarkan rakyat untuk tugas kalian? Tidak sebanding,” kata dia lagi.
Masinton meminta jajaran KPU yang notabenenya kebanyakan bekas aktivis untuk berpihak pada demokrasi
“Saya menyatakan ini karena kita ingin tegakkan hukum dan perundang-undangan. Di sana tak ada lagi KPU yang menjalankan hukum dan perundang-undangan. Kalian bicara norma. Memble-memble. Apa kalian ini? Di mana enggak rusak apanya ini. Demokrasi kita rusak. Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara,” kata Masinton sambil menunjuk-nujuk jajaran KPU.
Sebelumnya Masinton dan Mahmud Efendi ingin mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2024. Namun keduanya ditolak karena partai pengusung belum mendaftarkan Masinton dan Mahmud melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu menyebut pendaftaran ke Silon oleh PFIP dan Partai Buruh mencoba mendaftar secara manual karena terkendala.*
